Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus satu layanan perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti penyelesaiannya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya menjadi tinggi bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menjadi menurun.

Permasalahan tersebut diatas menjadi semangat lahirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju awalnya bernama Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP) terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju. Lounching perdana pelayanan publik pada tanggal 17 September 2008 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1429 Hijriah dengan melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis layanan non perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju No.371 tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sistem satu Atap Kabupaten Mamuju. Kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju.

Hingga pada tahun 2015 Nomenklatur BPPT dianggap tidak mengakomodir unsur penanaman modal didalamnya sehingga pemerintah kabupaten Mamuju melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju sehingga BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             ( DPMPTSP ) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non izin bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik  di Kabupaten Mamuju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sosial Media


dpmptsp.mamujuĀ© 2019. All Rights Reserved.

Layanan Pengaduan

  • Loket Pengaduan Kantor DPMPTSP
  • Tlp/SMS/WA: 0812 1985 1299
  • Email: dpmptsp@mamujukab.go.id

Alamat Kami

  • DPMPTSP
    Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
    Jl.Ahmad Yani No. Kab. Mamuju Prov. Sulbar Kode Pos 91511