Persyaratan Izin Budidaya Tanaman Perkebunan

  • Mengisi formulir permohonan
  • Lampiran Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dari OSS
  • Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus, dan bidang usaha perusahaan.
  • Foto Copy KTP
  • Foto Copy NPWP  ( keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak )
  • Foto Copy Izin Usaha
  • Rekomendasi BPJS Kesehatan
  • Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan
  • Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kab. Mamuju
  • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten / kota dari Gubernur 
  • Izin Lokasi yang dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau          1 : 50.000 ( cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
  • Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan 
  • Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah          
  • Foto Copy Izin Lingkungan
  • Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
  • Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
  • Pernyataan Kesanggupan :
    • Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ( OPT)
    • Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasaranan dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
    • Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
    • Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
    • Surat pernyataan dari pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok       ( group ) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas
  • Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan kawasan dan masyarakat sekitar perkebunan.
  • Surat Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok ( group ) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.
  • Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kab. Mamuju
Share this Post:

Other News

Penyampaian LKPM

https://dpmptsp.mamujukab.go.id/assets/media/dokumen/pengumuman/penyampaian-lkpm-com.pdf ...

Image

Rapat Koordinasi diruang Kerja SEKDA Kab

Pada hari ini Kamis 11/06/2020 di ruang kerja SEKDA Kab. Mamuju dilaksanakan Rapat koordinasi bersama berberapa perwakilan OPD dalam rangka singkronisasi PP No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizina ...

Image

Ditengah Pandemi Covid19 DPMPTSP Mamuju

Meski di tengah pandemic covid 19 DPMPTSP Kabupaten Mamuju menyisir UMKM yang belum memiliki izin. Tim Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju  melakukan pendataan langsung ke lapangan d ...

Image

PENGUMUMAN KELENGKAPAN DOMUMEN PERSYARAT

PENGUMUMAN DISAMPAIKAN KEPADA PENERIMA LAYANAN, BAHWA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN DAN NON PERIZINAN YANG TIDAK MELENGKAPI DOKUMEN SEBAGAIMANA YANG TELAH DISYARATKAN PADA HARI KERJA YANG SAMA KETIKA M ...

Image

Pengumuman Permohonan Izin Yang Tidak Le

DAFTAR PERMOHONAN IZIN YANG TIDAK LENGKAP DAPAT DILIHAT DIBAWAH INI; https://dpmptsp.mamujukab.go.id/assets/media/dokumen/pengumuman/pengumuman-permohonan-izin-yang-tidak-lengkap.pdf   & ...