Persyaratan Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

  • Mengisi formulir permohonan
  • Lampiran Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dari OSS
  • Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus, dan bidang usaha perusahaan
  • Foto Copy KTP
  • Foto Copy NPWP  ( keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak )
  • Foto Izin Usaha, IMB
  • Foto Copy Izin Lingkungan
  • Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan 
  • Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/ kota dari Gubernur
  • Rekomendasi BPJS Kesehatan
  • Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan
  • Izin Lokasi yang dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau      1 : 50.000 ( cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
  • Pertimbangan tekhnis ketersediaan lahan dari Dinas yang  membidangi kehutanan, apabila area yang diminta berasal dari kawasan hutan.
  • Jaminan pasokan bahan baku
  • Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah
  • Pernyataan kesanggupan ;
    • Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman ( OPT )
    • Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasaranan dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
    • Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai pasal yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
    • Melaksanakan kemitraan dengan pekebunan, kawasan dan masyarakat sekitar perkebunan.
  • Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas. 
  • Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kab. Mamuju
Share this Post:

Other News

Maklumat Pelayanan DPMPTSP Kab. Mamuju

https://dpmptsp.mamujukab.go.id/assets/media/dokumen/peraturan-perundangan/maklumat.pdf ...

Penyampaian LKPM

https://dpmptsp.mamujukab.go.id/assets/media/dokumen/pengumuman/penyampaian-lkpm-com.pdf ...

Image

Rapat Koordinasi diruang Kerja SEKDA Kab

Pada hari ini Kamis 11/06/2020 di ruang kerja SEKDA Kab. Mamuju dilaksanakan Rapat koordinasi bersama berberapa perwakilan OPD dalam rangka singkronisasi PP No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizina ...

Image

Ditengah Pandemi Covid19 DPMPTSP Mamuju

Meski di tengah pandemic covid 19 DPMPTSP Kabupaten Mamuju menyisir UMKM yang belum memiliki izin. Tim Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju  melakukan pendataan langsung ke lapangan d ...

Image

PENGUMUMAN KELENGKAPAN DOMUMEN PERSYARAT

PENGUMUMAN DISAMPAIKAN KEPADA PENERIMA LAYANAN, BAHWA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN DAN NON PERIZINAN YANG TIDAK MELENGKAPI DOKUMEN SEBAGAIMANA YANG TELAH DISYARATKAN PADA HARI KERJA YANG SAMA KETIKA M ...