Knowledgebase

All your Questions answered in one place

pengaduan

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

  Jl. Soekarno Hatta  No.17   Telp.(0426)    21231  Mamuju 91511

 

 

 

 

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 188.45/01/KPTS/I/ 2013

 

T E N T A N G

 

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN OBJEK SURVEY

 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016

 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MAMUJU

 

Menimbang           

:

  1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 4/M.PAN-RB/03/2012 tentang pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit penyelenggaraan pelayanan dipandang perlu untuk melaksanakan penilaian tingkat kualitas pelayanan;
  2. Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, Perusahaan Daerah Air Minum  Tirta Manakarra serta Dinas Perhubungan merupakan SKPD pelayanan  yang sangat vital untuk diketahui kualitas pelayanannya;
  3. Bahwa  untuk  kelancaran  pelaksanaan  Survei Keuasan Masyarakat (IKM) pada Satuan  Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu untuk  membentuk Tim penyusun;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,dan c, di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju tentang  Tim embentukan  dan enetaan Objek Urvei Indeks Keuasan Masyarakat (IKM) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan   pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4693); 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4737);
  10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat;
  11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  13. Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 Nomor 07 Tahun 2015 (lembaanr Daerah no 65 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015);
  14. Peraturan Bupati tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 Nomor 30 tanggal 31 Desember  Tahun 2015 (Berita Daerah   Tahun 2015, Nomor 513).

 

 

 

 

     

 

                               MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN OBJEK SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016.

 

KESATU

:

Membentuk Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Mamuju Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;.

 

KEDUA

 

Menetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Tata Ruang, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra, dan Dinas Perhubungan sebagai objek survey IKM Tahun 2016;

KETIGA

:

Tim Penyususun Dokumen LAKIP,TAPKIN.LKPJ dan LPPD SKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas  memiliki tugas :

  1. Tugas Pengarah dimaksud :
    1. Bertanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    2. Memberikan arahan untuk suksesnya  pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
  1. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016.

 

  1. Tugas Ketua dimaksud:
    1. Bertanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    2. Bertanggung jawab atas koordinasi lintas SKPD dalam rangka pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    3. Bertanggung jawab atas persiapan pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    4. Bertanggung Jawab atas pemaparan Hasil  kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016
  2. Tugas Sekretariat dimaksud :
    1. Menyiapkan dan menyusun Jadwal pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    2. Menyiapkan kuisioner dan format pengolahan data (metodologi penelitian) kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    3. Menetapkan responden dan waktu pengumpulan data;
    4. Menyiapkan penggandaan Bahan  dan alat kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    5. Mengumpulkan hasil kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016;
    6. Menyusun laporan akhir Kegiatan pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016.

 

  1. Tugas TIM Pengelola Data dimaksud:
    1. Bertanggung jawab sepenuhnya mengolah data pada bidang Objek Kegiatan masing-masing;
    2. Melakukan pengolahan data hasil survey;
    3. Menyiapkan dan menyusun dokumen laporan hasil survey;
    4. Membantu menyusun laporan akhir Kegiatan pelaksanaan kegiatan Survey Kebijakan Publik (IKM)  Tahun Anggaran 2016.
  2. Tugas Anggota/Surveyor dimaksud:
    1. Mempersiapkan bahan pendataan  (lembaran koesioner);
    2. Melakukan pendataan terhadap responden yang menjadi obyek penelitian;
    3. Melaporkan kepada Tim Sekretariat hasil pendataan terhadap resonden yang menjadi objek penelitian.
    4. Membantu TIM secretariat dalam Menyelesaikan tugas terkait pengambilan Data.

 

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada    DPA BAPPEDA Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016;

 

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan:

 

 

 

 

Ditetapkan  di  Mamuju   

Pada Tanggal      FEBRUARI 2015

 

             Kepala BAPPEDA

 

 

                                                                  RAKHMAT THAHIR, ST.  M. Si

                                                                                  Pangkat : Pembina

                                                                                  NIP. 197211032002121005

 

 

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

  1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai laporan);
  2. Inspektur Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  4. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  7. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  8. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  10. Kepala Kantor Perpustakaan Umum, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju;
  11.  Yang bersangkutan untuk diketahui;
  12.  Pertinggal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran

:

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

 

 

Nomor

:

 

 

Tanggal

:

 

SUSUNAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016

 

 

NO

NAMA

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN

1

Rakhmat Thahir, ST. M.Si

Pengarah

 

2

Sekretaris Baeda

Ketua

 

3

Wahida Wahab, ST

Pengelolah Data

BPPT

4

Muhammad Hasrul, SE. M.Si

Pengelolah Data

DISDUKCAPIL

5

Ridho Ahmadi, S.STP. M.Si

Pengelolah Data

PDAM

6

M Fausan Basir, S.Ip

Pengelolah Data

DISTARUNG

7

Idham Kadir, S.Si

Pengelolah Data

RSUD

8

Andi Erlan Hatta, SE

Pengelolah Data

DISHUB

9

Nurmila,ST

Sekretariat

 

10

HJ.Amanda Riduan,SE

Sekretariat

 

11

Fahira,SE

Sekretariat

 

12

Qadariah

Sekretariat

 

13

Ady Wirawan. Amd.Kom

Surveyor

BPPT

14

Lili Amelia Sari

Surveyor

BPPT

15

Muh. Akib

Surveyor

RSUD

16

Sri handayani Basri,SE

Surveyor

RSUD

17

Farid (keuangan)

Surveyor

DISDUKCAPIL

18

Maya (sosbud)

Surveyor

DISDUKCAPIL

19

Aldi Jaelani (ekonomi)

Surveyor

PDAM

20

Maisaro (umum dan erelengkaan)

Surveyor

PDAM

21

Abd.rahman.SE

Surveyor

DISTARUNG

22

Saldi (erencanaan)

Surveyor

DISTARUNG

23

Rinaisrawati,SE

Surveyor

DISHUB

24

Iswan (umum dan erlengkaan)

Surveyor

DISHUB

 

          

 

 

            Kepala BAPPEDA

 

 

                                                                  RAKHMAT THAHIR, ST.  M. Si

                                                                                  Pangkat : Pembina

                                                                                  NIP. 197211032002121005

 

Lampiran

:

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

 

 

Nomor

:

 

 

Tanggal

:

 

PENETAPAN OBJEK SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016.

 

 

No

OBJEK

SKPD

Keterangan

1

PELAYANAN PARKIR

PERHUBUNGAN

 

2

PELAYANAN SITU,SIU,IMB

BPPT

 

3

PELAYANAN KTP DAN AKTE KELAHIRAN

DISDUKCAPIL

 

4

PELAYANAN RUMAH SAKIT

RUMAH SAKIT

 

5

PELAYANAN AIR MINUM (PDAM)

PDAM

 

6

PELAYANAN SAMPAH

DISTARUNG

 

 

            Kepala BAPPEDA

 

 

                                                                  RAKHMAT THAHIR, ST.  M. Si

                                                                                  Pangkat : Pembina

                                                         NIP. 197211032002121005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Post: