profil

  1. RIWAYAT SINGKAT

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus satu layanan perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti penyelesaiannya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya menjadi tinggi bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menjadi menurun.

Permasalahan tersebut diatas menjadi semangat lahirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju awalnya bernama Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP) terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju. Lounching perdana pelayanan publik pada tanggal 17 September 2008 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1429 Hijriah dengan melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis layanan non perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju No.371 tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sistem satu Atap Kabupaten Mamuju. Kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju.

 Hingga pada tahun 2015 Nomenklatur  BPPT dianggap tidak mengakomodir unsur penanaman modal didalamnya sehingga pemerintah kabupaten Mamuju melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju sehingga BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               ( DPMPTSP ) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non izin bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik   di Kabupaten Mamuju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

No.

Nama Lembaga

Dasar Hukum

1

Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007

2

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

  • Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
  •  Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016

 

Jumlah pelayanan perizinan yang dilimpahkan ke DPM-PTSP terus mengalami peningkatan hingga saat ini menjadi 87 Jenis izin dan non izin, melalui Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.

Beberapa indikator yang menyebabkan peningkatan kualitas pelayanan perijinan antara lain

  1. Adanya standar operasional prosedur (SOP), Standar Pelayanan ( SP ) dan Maklumat Pelayanan sebagai panduan dalam melaksanakan sistem dan mekanisme pelayanan perijinan.
  2. Manajemen pelayanan perijinan yang dikembangkan adalah manajemen berbasis IT.
  3. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasionalkan peralatan IT.

Beberapa permasalahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan DPM-PTSP antara lain :

  1. Kuantitas dan kualitas SDM staf belum memenuhi kebutuhan.
  2. Otomatisasi sistem aplikasi layanan belum tersedia sehingga waktu layanan masih relatif lama.
  3. Belum dilakukan pengumpulan data pelaku usaha yang akurat.
  4. Promosi potensi daerah masih kurang.

 

Olehnya itu kehadiran DPM-PTSP diharapkan dapat menyederhanakan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, tidak membeda-bedakan dan akuntabel.

2. VISI MISI DAN MOTTO

  1. VISI

“ TERWUJUDNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI DAN

PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL”.

 

  1. MISI
  1. Mewujudkan Pelayanan Publik  mudah, murah, transparan, akuntable, tidak diskriminatif dan ramah.
  2. Menyederhanakan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dalam peningkatan investasi dan memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah;
  3. Mengoptimalkan sarana, prasarana pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
  4. Menciptakan kenyamanan lingkungan kerjadan peningkatan  kualitas SDM yang berbasis pada teknologi informasi.

3. MOTTO

“Kalau Hari Ini Bisa, Mengapa Menunda Esok.”

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka diperlukan personil yang memadai. Saat ini jumlah pegawai DPM-PTSP Kabupaten Mamuju adalah sebanyak 40 orang, untuk melayani 87 jenis layanan perizinan dan non perizinan. Adapun pegawai DPM-PTSP menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut

 

NO.

URAIAN

JUMLAH

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kepala Badan

1

1

-

-

-

-

2.

Sekretaris

1

-

1

-

-

-

3.

Kabid

4

1

3

-

-

-

4.

Kasubag

3

-

3

-

-

-

5.

Kasi

12

2

9

-

1

-

   6.

Staff

19

-

11

1

7

 

7.

Tenaga Kontrak Honorer

74

-

30

-

44

-

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L

114

4

57

1

52

-

 

NO

TINGKAT ESELON

JUMLAH

1

Eselon II B

1

2

Eselon III A

1

3

Eselon III B

4

4

Eselon IV A

15

5

Non Eselon

19

JUMLAH

 40

 

Sedangkan jabatan struktural terdiri Eselon II Kepala DPM-PTSP, Eselon III : Sekretaris DPM-PTSP, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Informasi Data dan Pelaporan dan Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan Eselon IV terdiri : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Perlengkapan, Kasubag Keuangan, Kasi Pelayanan Perijinan Umum,Kasi Pelayanan Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, Kasi Verifikasi dan Penetapan Perijinan, Kasi Pengendalian dan Pengawasan, Kasi Promosi Penanaman Modal, Kasi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal, Kasi Informasi dan Penyuluhan, Kasi Pengolahan Data dan Pelaporan, Kasi Pengkajian Regulasi dan Dokumentasi, Kasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan, Kasi Pengembangan Sistem Pelayanan, Kasi Penanganan Pengaduan. Dengan kondisi pegawai yang ada, DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

5. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelayanan di DPM-PTSP, disiapkan sarana dan prasarana untuk lebih memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

6. STRUKTUR ORGANISASI

 

 

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAMUJU

 

 

 
 
 

7. INOVASI PELAYANAN

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan          non perizinan setiap tahunnya dengan program inovasi Pemerintah Kabupaten Mamuju diantaranya adalah dengan pendekatan pelayanan loket OPD teknis.

Diantara loket OPD teknis yang telah beroperasi di pusat pelayanan publik DPM-PTSP adalah sebagai berikut:

  1. Dinas Kesehatan
  2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  3. Dinas Perdagangan
  4. Dinas Pertanian dan Peternakan
  5. Dinas Perkebunan
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  7. Dinas Perhubungan
  8. Dinas Kelautan dan Perikanan
  9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
  11. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
  12. Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
  13. Dinas Sosial
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
  16. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  17. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
  18. Bank Sulselbar
  19. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

 

Tujuan dari loket pelayanan OPD adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kelengkapan berkas pelayanan izin maupun non perizinan tanpa kesulitan dalam mencari kantor OPD teknis terkait layanan yang dibutuhkan, sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan maupun non perizinan dapat diselesaikan dalam satu gedung yaitu gedung pusat pelayanan publik DPM-PTSP.

Untuk pendekatan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan pemerintah kabupaten mamuju menggelar kegiatan pelayanan yang dipimpin langsung oleh Bupati mamuju dan Wakil Bupati Mamuju dimana salah satu kegiatannya adalah pelayanan perizinan dikecamatan.

Dan Inovasi lainnya adalah Sistem Pengaduan berbasis android dengan title“ MIMBARA “ ( Manajemen Informasi Berbasis Aduan Masyarakat ), yang merupakan sistem pengaduan untuk layanan perijinan dan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kab. Mamuju.

9. SISTEM PELAYANAN

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dibentuk untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya. Sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh perizinan dan non izin dan memangkas biaya dan waktu pengurusan yang dibutuhkan.

Layanan pengurusan perizinan dan non izin terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :

Bagian Informasi

Petugas Bagian Informasi memiliki tugas pokok sebagai berikut:

-   Memberikan informasi yang dibutuhkan tentang persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan oleh pemohon.

-   Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.

Bagian Pendaftaran

Petugas Bagian Pendaftaran memiliki tugas pokok sebagai berikut :

  • Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.
  • Memberikan tanda terima penerimaan berkas.
  • Memasukkan data pemohon ke dalam database.
  • Menyerahkan berkas pemohon ke Bagian Pertimbangan

Bagian Verifikasi

Bagian pertimbangan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

  • Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.
  • Melakukan verifikasi berkas.
  • Memberikan persetujuan untuk melakukan proses lanjut terhadap berkas yang memenuhi syarat.

Bagian Pemprosesan

Bagian pemrosesan mempunyai tugas :

  • Menerima berkas yang sudah diverifikasi
  • Melakukan registrasi / penomoran
  • Menginput data Pemohon ke dalam aplikasi izin
  • Melakukan pencetakan izin dan non izin

Bagian Pembayaran

Petugas di Loket Pembayaran memiliki tugas :

  • Memberikan resi pembayaran retribusi izin dan non izin kepada pemohon.
  • Mencatat dalam buku register.

Bagian Penyerahan

Petugas di Loket Penyerahan mempunyai tugas :

  • Menyerahkan izin yang telah dicetak kepada Kepala DPM-PTSP untuk ditanda tangani.
  • Menyerahkan izin / non izin yang telah selesai kepada pemohon.
  • Mengarsipkan izin dan non izin.

10. LAYANAN PENGADUAN

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Semua pengaduan yang masuk diterima oleh petugas di Bagian Pengaduan dan dipilah berdasarkan jenis pengaduan yang masuk sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Seluruh pengaduan akan dijawab langsung oleh petugas Pengaduan, website, Email, Call Center, papan pengumuman, semua pengaduan dan atau informasi yang diminta masyarakat secara langsung, melalui telepon 081 219 851 299, Email : dpmptsp@mamujukab.go.id, website, Facebook dpmptsp kab mamuju,  dan kotak saran.

11. PEMANFAATAN IT

Upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN                   (Good Governance dan Clean Government) diimplementasikan melalui Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi bertujuan untuk mendukung mengembangkan manajemen pe-layanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, adil dan legal guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Sistem Informasi Manajemen Perijinan adalah sistem informasi (software) pelayanan manajemen perijinan yang berbasis komputer guna membantu pelayanan perijinan menjadi lebih cepat dan efisien.

Latar belakang pemanfaatan system informasi ini sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan permasalahan pelayanan perijinan konvensional seperti; membutuhkan waktu relatif lama, terjadi diskriminasi dalam pelayanan, banyaknya meja yang harus dilalui untuk proses satu perijinan, kurang transparannya kepastian waktu dan biaya dalam penyelesaian pengurusan perijinan dan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perijinan

Sistem informasi manajemen perijinan yang digunakan di DPM-PTSP Kabupaten Mamuju melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Terintegrasi Online Single Submission        ( OSS ).

 

 

ALAMAT KANTOR

 

KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  (DPM-PTSP)

Jl. Ahmad Yani No.- Mamuju

Sulawesi Barat

Telp./Fax       : (0426) 21092

Telp/SMS/WA : 081219851299

Email             : dpmptsp@mamujukab.go.id

Facebook       : dpmptsp kab mamuju

 

KANTOR BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No.1 Mamuju

Sulawesi Barat

Telp./Fax. (0426) 21462

Email : humas.mamuju@gmail.com

 

 

 

Share this Post:

Other News

Penyampaian LKPM

https://dpmptsp.mamujukab.go.id/assets/media/dokumen/pengumuman/penyampaian-lkpm-com.pdf ...

Image

Rapat Koordinasi diruang Kerja SEKDA Kab

Pada hari ini Kamis 11/06/2020 di ruang kerja SEKDA Kab. Mamuju dilaksanakan Rapat koordinasi bersama berberapa perwakilan OPD dalam rangka singkronisasi PP No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizina ...

Image

Ditengah Pandemi Covid19 DPMPTSP Mamuju

Meski di tengah pandemic covid 19 DPMPTSP Kabupaten Mamuju menyisir UMKM yang belum memiliki izin. Tim Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju  melakukan pendataan langsung ke lapangan d ...

Image

PENGUMUMAN KELENGKAPAN DOMUMEN PERSYARAT

PENGUMUMAN DISAMPAIKAN KEPADA PENERIMA LAYANAN, BAHWA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN DAN NON PERIZINAN YANG TIDAK MELENGKAPI DOKUMEN SEBAGAIMANA YANG TELAH DISYARATKAN PADA HARI KERJA YANG SAMA KETIKA M ...

Image

Pengumuman Permohonan Izin Yang Tidak Le

DAFTAR PERMOHONAN IZIN YANG TIDAK LENGKAP DAPAT DILIHAT DIBAWAH INI; https://dpmptsp.mamujukab.go.id/assets/media/dokumen/pengumuman/pengumuman-permohonan-izin-yang-tidak-lengkap.pdf   & ...