profil

  1. PROFIL DPMPTSP KABUPATEN MAMUJU
  2. RIWAYAT SINGKAT

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus satu layanan perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin dan non izin yang tidak pasti penyelesaiannya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya menjadi tinggi bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menjadi menurun.

Permasalahan tersebut diatas menjadi semangat lahirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju awalnya bernama Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP) terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju. Lounching perdana pelayanan publik pada tanggal 17 September 2008 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1429 Hijriah dengan melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis layanan non perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju No. 371 tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Sistem satu Atap Kabupaten Mamuju. Kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju.

 Hingga pada tahun 2015 Nomenklatur  BPPT dianggap tidak mengakomodir unsur penanaman modal didalamnya sehingga pemerintah kabupaten Mamuju melakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju sehingga BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               ( DPMPTSP ) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non izin bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik   di Kabupaten Mamuju sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

No.

Nama Lembaga

Dasar Hukum

1

Dinas Kominfo dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (SISTAP)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007

2

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

  • Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
  •  Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016

Jumlah pelayanan perizinan yang dilimpahkan ke DPM-PTSP terus mengalami peningkatan hingga saat ini menjadi 87 Jenis izin dan non izin, melalui Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Mamuju        Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.

Beberapa indikator yang menyebabkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain

  1. Adanya standar operasional prosedur (SOP), Standar Pelayanan ( SP ) dan Maklumat Pelayanan sebagai panduan dalam melaksanakan sistem dan mekanisme pelayanan perijinan.
  2. Manajemen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikembangkan adalah manajemen berbasis IT.
  3. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasionalkan peralatan IT.

Beberapa permasalahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan DPM-PTSP antara lain :

  1. Kuantitas dan kualitas SDM staf belum memenuhi kebutuhan.
  2. Belum ada regulasi penanaman modal .
  3. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha.
  4. Promosi potensi daerah masih kurang.
  5. Penetapan target investasi belum didasari database yang akurat.

Olehnya itu kehadiran DPM-PTSP diharapkan dapat menyederhanakan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, tidak membeda-bedakan dan akuntabel.

  1. VISI MISI DAN MOTTO
  1. VISI  

“ TERWUJUDNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI DAN

PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL”.

  1. MISI
  1. Mewujudkan Pelayanan Publik  mudah, murah, transparan, akuntable, tidak diskriminatif dan ramah.
  2. Menyederhanakan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dalam peningkatan investasi dan memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah;
  3. Mengoptimalkan sarana, prasarana pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
  4. Menciptakan kenyamanan lingkungan kerjadan peningkatan  kualitas SDM yang berbasis pada teknologi informasi.
  1. MOTTO

“Kalau Hari Ini Bisa, Mengapa Menunda Esok.”

  1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka diperlukan personil yang memadai. Saat ini jumlah pegawai DPM-PTSP Kabupaten Mamuju adalah sebanyak 40 orang, untuk melayani 87 jenis layanan perizinan dan non perizinan. Adapun pegawai DPM-PTSP menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut

NO.

URAIAN

JUMLAH

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

1.

Kepala Badan

1

1

-

-

-

-

2.

Sekretaris

1

-

1

-

-

-

3.

Kabid

4

-

4

-

-

-

4.

Kasubag

3

1

2

-

-

-

5.

Kasi

12

1

10

-

1

-

   6.

Staff

17

-

9

1

7

 

T O T A L

38

4

25

1

8

-

NO

TINGKAT ESELON

JUMLAH

1

Eselon II B

1

2

Eselon III A

1

3

Eselon III B

4

4

Eselon IV A

15

5

Non Eselon

17

JUMLAH

 38

Sedangkan jabatan struktural terdiri Eselon II Kepala DPM-PTSP, Eselon III : Sekretaris DPM-PTSP, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Informasi Data dan Pelaporan dan Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan Eselon IV terdiri : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Perlengkapan, Kasubag Keuangan, Kasi Pelayanan Perijinan Umum,Kasi Pelayanan Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, Kasi Verifikasi dan Penetapan Perijinan, Kasi Pengendalian dan Pengawasan, Kasi Promosi Penanaman Modal, Kasi Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal, Kasi Informasi dan Penyuluhan, Kasi Pengolahan Data dan Pelaporan, Kasi Pengkajian Regulasi dan Dokumentasi, Kasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan, Kasi Pengembangan Sistem Pelayanan, Kasi Penanganan Pengaduan. Dengan kondisi pegawai yang ada, DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

  1. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelayanan di DPM-PTSP, disiapkan sarana dan prasarana untuk lebih memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

 

  1. INOVASI PELAYANAN

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan          non perizinan setiap tahunnya dengan program inovasi Pemerintah Kabupaten Mamuju diantaranya adalah penerbitan izin untuk pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) ditempat melalui sistem perizinan online.

  1. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dibentuk untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya. Sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh perizinan dan non izin dan memangkas biaya dan waktu pengurusan yang dibutuhkan.

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  ( DPMPTSP ) KABUPATEN MAMUJU

NO.

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

TARIF / BIAYA

        WAKTU

1.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

  1. Izin Mendirikan Bangunan Reklame;
  2. Duplikasi Izin Mendirikan Bangunan;
  3. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan;
  4. Perubahan Izin Mendirikan Bangunan;
  5. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan;

 

  1. Retribusi pembangunan baru :

L x It x 1,00 x HSbg

  1. Retribusi Rehabilitas/Renovasi Bangunan : L x It x 1,00 x HSbg
  2. Retribusi Prasarana Bangunan sebelum tahun 2009 (Sebelum terbitnya perda retribusi IMB) :

L x I x 1,00 x (100% - Dibangun x 2 %) x HSbg

  1. Retribusi Rehabilitas Prasarana Bangunan : V x I x Tk X HSbg
  2. Retribusi Prasarana Bangunan :

V x I x Tk x HSbg

5 HARI

2.

Izin Trayek

  1. Mobil Penumpang sampai 8 seat Rp. 135.000,- / 5 Tahun
  2. Mobil 9 s/d 27 seat

Rp.225.000,- / 5 Tahun

  1. Mobil 28 s/d 45 seat

Rp. 360.000,- / 5 Tahun

5 HARI

3.

Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya

Untuk IUP Penangkapan, Ukuran Kapal :

  1. Budidaya Air Tawar, Luas Lahan 1
    •  1 – 3 Ha     Sebesar

                                     Rp. 50.000,-

  • Lebih Dari 3 Ha

                       Sebesar Rp. 100.000,-

  •   Lebih dari 5 Ha

Sebesar Rp. 250.000,-

  1. Budidaya Air Payau, Luas Lahan:
    • 1 – 3 Ha

Sebesar Rp. 100.000,-

  •  Lebih dari 3 – 5 Ha

Sebesar Rp. 350.000,-

  • 10 – 50 Ha

Sebesar Rp. 1.000.000,-

  1. Budidaya Laut :
  1. Rumput Laut
    • 0,5 – 1 Ha 

                  Rp. 150.000,-

  • Lebih Dari 1 Ha

                 Rp. 200.000,-

  1. Karamba Ukuran

4 x 4 x 3 (1 Unit)

                   Rp. 200.000,-

  1. Teripang dan Lobster Ukuran 4 x 1 m (1 unit)

                   Rp. 200.000,-

 

5 HARI

4.

Izin Usaha Minuman Beralkohol

  1. Hotel, Restoran, Bar Klab Malam,Diskotik

Rp. 400.000,- / Tahun

  1. Supermarket dan Toko sejenisnya

Rp. 350.000 ,-/ Tahun

  1. Tempat tertentu lainnya Ditetapkan oleh Kepala Daerah

Rp. 240.000,- / Tahun

5 HARI

 

 

 

 

5

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing       ( IMTA )

$ 100 / Tenaga Kerja

5 HARI

6

Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )

GRATIS

5 HARI

7

Izin Usaha

GRATIS

5 HARI

8

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

GRATIS

5 HARI

9

Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta

GRATIS

5 HARI

10

Izin Lokasi

GRATIS

5 HARI

11

Izin Lingkungan

GRATIS

5 HARI

12

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

GRATIS

5 HARI

13

Izin Pengelolaan Persampahan

GRATIS

5 HARI

14

Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK )

GRATIS

5 HARI

15

Izin Praktek Dokter

GRATIS

5 HARI

16

Izin Praktek Bidan

GRATIS

5 HARI

17

Surat Izin Kerja Apoteker

GRATIS

5 HARI

18

Surat Izin Kerja Perawat

GRATIS

5 HARI

19

Surat Izin Kerja Perawat Gigi

GRATIS

5 HARI

20

Izin Toko Obat

GRATIS

5 HARI

21

Surat Izin Kerja Radiografer

GRATIS

5 HARI

22

Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen

GRATIS

5 HARI

23

Izin Apotek

GRATIS

5 HARI

24

Surat Izin Kerja Bidan

GRATIS

5 HARI

25

Izin Praktek Pengobat Tradisional

GRATIS

5 HARI

26

Surat Izin Praktek Apoteker ( SIPA )

GRATIS

5 HARI

27

Izin Pendirian Optik

GRATIS

5 HARI

28

Izin Praktek Fisioterafis

GRATIS

5 HARI

29

Izin Pendirian Balai Pengobatan

GRATIS

5 HARI

30

Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin

GRATIS

5 HARI

31

Izin Analis Kesehatan

GRATIS

5 HARI

32

Izin Pendirian Rumah Sakit

GRATIS

5 HARI

33

Izin Praktek Perawat

GRATIS

5 HARI

34

Surat Izin Klinik

GRATIS

5 HARI

35

Surat Izin Kerja Asisten Apoteker

GRATIS

5 HARI

36

Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium

( Analis )

GRATIS

5 HARI

37

Izin Praktek Gizi

GRATIS

5 HARI

38

Izin Praktek Kesehatan Lingkungan

GRATIS

5 HARI

39

Izin Praktek Promosi Kesehatan

GRATIS

5 HARI

40

Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

GRATIS

5 HARI

41

Izin Pengumpulan Sumbangan

GRATIS

5 HARI

42

Izin Usaha Hotel dan Penginapan

GRATIS

5 HARI

43

Izin Usaha Rumah Makan

GRATIS

5 HARI

44

Izin Usaha Pelayanan SPA

GRATIS

5 HARI

45

Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan / Salon

GRATIS

5 HARI

46

Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah

GRATIS

5 HARI

47

Izin Penyelenggaraan Pendidikan

GRATIS

5 HARI

48

Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

GRATIS

5 HARI

49

Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi)

GRATIS

5 HARI

50

Izin Usaha Angkutan Laut

GRATIS

5 HARI

51

Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat

GRATIS

5 HARI

52

Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

GRATIS

5 HARI

53

Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

GRATIS

5 HARI

54

Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

GRATIS

5 HARI

55

Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan

GRATIS

5 HARI

56

Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

GRATIS

5 HARI

57

Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan

GRATIS

5 HARI

58

Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpal Lokal

GRATIS

5 HARI

59

Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpal Lokal

GRATIS

5 HARI

60

Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan

GRATIS

5 HARI

61

Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan

GRATIS

5 HARI

62

Izin Koperasi Simpan Pinjam

GRATIS

5 HARI

63

Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga  Kearsipan

GRATIS

5 HARI

64

Izin Usaha Peternakan

GRATIS

5 HARI

65

Izin Usaha Pemotongan Hewan/Ternak

GRATIS

5 HARI

66

Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

GRATIS

5 HARI

67

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

GRATIS

5 HARI

68

Izin Usaha Toko Swalayan

GRATIS

5 HARI

69

Izin Usaha Industri ( IUI )

GRATIS

5 HARI

70

Izin Budidaya Tanaman Perkebunan

GRATIS

5 HARI

71

Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

GRATIS

5 HARI

72

Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

GRATIS

5 HARI

73

Izin Usaha Pertanian

GRATIS

5 HARI

74

Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan

GRATIS

5 HARI

75

Izin Usaha Pengecer

GRATIS

5 HARI

76

Tanda Daftar Gudang (TDG)

GRATIS

5 HARI

77

Tanda Daftar Industri (TDI)

GRATIS

5 HARI

78

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

GRATIS

5 HARI

79

Rekomendasi Kegiatan

GRATIS

5 HARI

80

Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum

GRATIS

5 HARI

81

Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya

GRATIS

5 HARI

82

Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Penangkapan Ikan

GRATIS

5 HARI

83

Surat Keterangan Asal

GRATIS

5 HARI

84

Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga

GRATIS

5 HARI

  1. LAYANAN PENGADUAN

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Semua pengaduan yang masuk diterima oleh petugas di Bagian Pengaduan dan dipilah berdasarkan jenis pengaduan yang masuk sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Seluruh pengaduan akan dijawab langsung oleh petugas Pengaduan, website, Email, Call Center, papan pengumuman, semua pengaduan dan atau informasi yang diminta masyarakat secara langsung, melalui telepon 081 219 851 299,                                    Email : dpmptsp@mamujukab.go.id, website : http://dpmptsp.mamujukab.go.id,       Facebook : Dpmptsp Mamuju dan Dpmptsp Kab Mamuju , Instagram : dpmptsp_mamuju dan kotak pengaduan.

  1. PEMANFAATAN IT

Upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN                   (Good Governance dan Clean Government) diimplementasikan melalui Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi bertujuan untuk mendukung mengembangkan manajemen pe-layanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, adil dan legal guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Sistem Informasi Manajemen Perijinan adalah sistem informasi (software) pelayanan manajemen perijinan yang berbasis komputer guna membantu pelayanan perijinan menjadi lebih cepat dan efisien.

Latar belakang pemanfaatan system informasi ini sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan permasalahan pelayanan perijinan konvensional seperti; membutuhkan waktu relatif lama, terjadi diskriminasi dalam pelayanan, banyaknya meja yang harus dilalui untuk proses satu perijinan, kurang transparannya kepastian waktu dan biaya dalam penyelesaian pengurusan perijinan dan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perijinan

Sistem informasi manajemen perijinan yang digunakan di DPM-PTSP Kabupaten Mamuju melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Terintegrasi Online Single Submission        ( OSS ), SICANTIK CLOUD, SIMBG.

ALAMAT KANTOR

KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  (DPM-PTSP)

Jl. Ahmad Yani No.- Mamuju

Sulawesi Barat

Telp/SMS Centre : 082132356825

Konsultasi (WA)  : 082132356825

Pengaduan (WA) : 081219851299

Email                : dpmptsp@mamujukab.go.id

Website            : http://dpmptsp.mamujukab.go.id

Facebook          : Dpmptsp Mamuju dan Dpmptsp Kab Mamuju

Instagram          : dpmptsp_mamuju

 

Share this Post:

Other News

Image

DPMPTSP Bersama Bagian Hukum Bahas Perub

Jumat (23/10/2020) bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju dilaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 ...

Image

DPMPTSP MAMUJU SOSIALISASIKAN LKPM ONLIN

Senin (19/10/2020) bertempat di Aula Kantor DPMPTSP, DPMPTSP Kabupaten Mamuju menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online bagi pelaku usaha d ...

Image

DPMPTSP Sulbar Kunjungai DPMPTSP Mamuju

Selasa 8/9/20 pada pukul 09.00 Wita Kadis DPM-PTSP Kab. Mamuju Rakhmat Thahir, ST, M.Si secara langsung menerima kunjungan dari DPM-PTSP Prov. Sulbar diruang rapat lantai 2 kantor DPM-PTSP Kab. Mamuju ...

Image

Test Berita Terkini

Ini merukan konten isi berita silahkan diisi disini, Ini merukan konten isi berita silahkan diisi disini,Ini merukan konten isi berita silahkan diisi disini,Ini merukan konten isi berita silahkan ...

Pelaksanaan Work From Home (WFH)

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamuju nomor 009/2236/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019 ...

Image

xx Urus Sendiri Permohonan Izin Anda, Ja

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ...